Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pemerhati pendidikan mengkritik hingga membantah pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang mengaku telah melakukan sejumlah terobosan dalam bidang pendidikan setelah hampir dua tahun menjadi menteri.
Awalnya, Nadiem menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memperingati Hari Pendidikan Nasional pada Minggu (2/5) lalu. Jokowi bertanya soal terobosan mantan bos Go-Jek itu selama menjadi Mendikbud.
Nadiem mengatakan memiliki beberapa terobosan, mulai dari Asesmen Nasional, Guru Penggerak, perbaikan sistem penyaluran dan pelaporan dana BOS, Kampus Merdeka, hingga bagi-bagi laptop lewat program digitalisasi sekolah.
"Bekerja sama dengan Menkominfo untuk memastikan sekolah jadi prioritas koneksi internet. Dari Kemendikbud kami siapkan program distribusi laptop terbesar yang pernah terjadi," kata Nadiem.
Digitalisasi sekolah adalah salah satu program unggulan Nadiem sejak menjabat sebagai Mendikbud pada 2019 lalu. Program itu sempat disampaikan Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI awal September 2020 lalu.
Untuk program itu, Kemendikbud rencananya akan menggelontorkan anggaran hingga Rp1,49 triliun pada 2021.
Selain bagi-bagi laptop dan komputer ke sekolah, digitalisasi juga dilakukan dengan penguatan platform digital dengan nilai anggaran sebesar Rp109,85 miliar. Lalu, Rp74,02 miliar untuk bahan belajar dan media pendidikan digital.
Praktisi pendidikan Indra Chrismidiaji mempertanyakan program tersebut. Alih-alih bicara digitalisasi, ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dan Kemendikbud, kini Kemendikbudristek, yang justru ngotot ingin cepat-cepat menggelar pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Indra, keinginan itu justru bertolak belakang dengan program digitalisasi yang dicetuskan Kemendikbud.
"Buktinya udah tiga kali ngeluarin SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 menteri isinya supaya (belajar) tatap muka kan. Dan di setiap penjabaran dikatakan pembelajaran tanpa tatap muka itu menghasilkan learning loss. Itu, berdampak buruk," kata Indra kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/5).
"Berarti sama aja dia mengatakan digitalisasi itu enggak bagus. Kan sama aja gitu kan?" ujarnya menambahkan.
Selain itu, kata Indra, program bagi-bagi laptop tak bisa sepenuhnya disebut digitalisasi. Menurutnya, bagi-bagi laptop hanya satu bagian kecil dari keseluruhan rencana digitalisasi pendidikan.
Indra mengatakan pada prinsipnya digitalisasi harus ditopang dengan 3I. Pertama, infrastruktur yang mencakup bukan saja laptop atau perangkat, tetapi juga listrik maupun konektivitas.
Kedua infostruktur, mencakup upaya pemerintah agar membuat informasi menjadi terstruktur. Informasi yang bukan hanya didapat lewat browser di mesin pencari google, namun dibuat dengan mekanisme struktur seperti aplikasi berbasis lembaga.
Ketiga infokultur, upaya agar informasi dapat diakses di mana pun, kapan pun, dan lewat perangkat apapun. Menurutnya, informasi yang tradisional dan lewat digital memiliki kultur yang berbeda jika diukur berdasarkan sejumlah parameter tersebut.
"Kulturnya ini mengenal yang namanya any time, any where, any device. Sedangkan kalau tradisional enggak bisa any time, any where, any device," kata Indra.
"Kan belum ada tentang learning manajemen sistem mana? Kemudian bagaimana informasi itu terstruktur itu bagaimana? Ya kan? Kemudian bagaimana infokultur bagaimana," ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan program guru penggerak Nadiem kini menemui banyak kendala teknis akibat infrastruktur di lapangan yang tak menunjang.
Program guru penggerak kali pertama disampaikan Nadiem awal Juli 2020 lalu. Lewat program itu, Nadiem ingin menciptakan para sosok pemimpin di sekolah.
Ia menjanjikan karier guru yang mengikuti program tersebut bakal dipermudah dan diprioritaskan menjadi jajaran petinggi di sekolah.
Menurut Satriwan, sejak dibuka pada Juli, program tersebut kini menemui sejumlah kendala teknis. Menurut dia, program tersebut belum bisa mengakomodir guru-guru di pelosok yang mengalami keterbatasan dalam segi internet atau infrastruktur lain.
"Bahkan masih ada kawan guru kita di Papua, pedalaman yang belum memiliki laptop gitu ya. Ini kan, artinya pelatihan guru penggerak sangat bias kota gitu ya," kata Satriwan, Senin (3/5).
Selain itu, kata Satriwan, program ini menemui banyak kendala karena sepenuhnya dilakukan secara daring selama pandemi. Kondisi itu menyebabkan banyak para peserta di daerah dihadapkan dengan persoalan infrastruktur, jika sewaktu-waktu kehilangan mati lampu atau internet.
Menurutnya, persoalan itu tak bisa dilepaskan dari kondisi banyak guru atau peserta di daerah atau pelosok. Karena bergantung pada infrastruktur, guru penggerak juga terkesan eksklusif sebab tak semua daerah memiliki infrastruktur yang sama.
"Terkesan tidak mengafirmasi justru guru-guru yang marjinal, tidak punya gawai dan laptop. Dan di daerah tidak ada listrik," kata Satriwan.
Satriwan meminta Kemendikbud tak buru-buru menyelesaikan program tersebut di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Ia mengaku banyak menerima laporan dari guru yang antusias mengikuti program tersebut meski dalam keterbatasan infrastruktur.
"Saya meminta Kemendikbud bersabar agar latihan guru penggerak ini tidak dipaksakan untuk diselenggarakan di masa pandemi seperti ini. Lagi-lagi tidak akan efektif karena bergantung pada digital," katanya.
Tanggapan :
Tentu pada era pandemi kali ini, era digital sangat berfungsi dan memiliki peran yang sangat besar kepada seluruh kalangan masyarakat. Namun, seperti yang saya sendiri rasakan. Masih banyak para pengajar yang belum dapat memberfungsikan Komputer atau alat elektronik dan aplikasi karena pengajar relatif kurang dalam teknologi. Dan justru para peserta didik sangat mahir, sehingga dalam hal ini banyak sekali siswa/i yang malah menggunakannya untuk hal tidak baik dan bahayanya adalah attitude mereka akan sangat rendah.
Terobosan baru ini sudah dimulai sejak pandemi hadir di setiap negara, termasuk Indonesia. Tentu para pengajar dan peserta didik semua harus dapat mengoperasikannya dan bukan berarti siswa/i memiliki sifat yang kurang sopan kepada gurunya. Seperti contohnya : banyak sekali siswa yang tidak datang tepat waktu ketika memasuki room meeting online yang telah dibuat, kurang respontif kepada guru ketika sedang berbicara, atau bahkan mengabaikannya.
Seharusnya kita bisa lebih sadar akan hal ini, karena upaya dari pemerintah merupakan adalah jalan yang paling baik untuk masyarakatnya.
